Solusi harga BBM
Kemarin baru saya baca dari Kontan, pemerintah di Korea sana menerapkan kebijakan tentang BBM yang berpihak pada rakyat. Kenaikan harga BBM yang tidak dapat dihindari ini sebenarnya dapat dihindari efek dominonya. Di Korea Selatan (kalau tidak salah), harga BBM untuk kendaraan umum dan yang berhubungan dengan masyarakat ditanggung (aka. disubsidi) sebesar 50% (kalo tidak salah) dari harga yang sebenarnya.
Menurut saya, yang demikian itu bisa dicontoh untuk negara kita tercinta ini. Yang namanya subsidi BBM tidak bagus kalau dihilangkan SECARA TOTAL! Kalau mau mengurangi anggaran, sebaiknya subsidinya diefisienkan. Lho, memangnya selama ini belum efisien? Mungkin ada yang bertanya demikian. Dan saya akan menjawab, YA! Selama ini, rakyat kecil dan rakyat besar (para pejabat, orang kaya dengan mobil baru segudang, knglomerat, etc.) disubsidi semua oleh negara. Hal ini mungkin tampak seperti sebuah pengamalan sila ke-5 Pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tapi kalau menurut saya, ini bukan sebuah keadilan sosial. Apakah adil bila seorang yang kaya disubsidi juga, sama seperti yang tidak mampu? Dan saat subsidi itu dicabut maka yang tidak mampu itu juga ikut mengalaminya? Padalah, ada tidak adanya subsidi tidak jadi masalah bagi yang mampu. Hal yang berbeda terjadi dengan yang tidak mampu.
Jika subsidi tidak diefisienkan (bukan dihapus) maka APBN akan kesulitan membayar hutang yang entah bagaimana muncul lagi. Kesalahan telah terjadi, nasi sudah jadi bubur, dan hutang sudah ada. Dan sepertinya sudah jadi tipikal Indonesia untuk memaafkan kesalahan tersebut dan maju terus sambil membayar hutang yang mestinya tidak pernah akan ada lagi ini. Langkah yang dilihat pemerintah seolah-olah bagaikan kuda yang hanya melihat satu arah: hapus yang tidak berguna (entah yang tidak berguna untuk siapa). Padahal hal itu akan menambah masalah yang harus ditanggung rakyatnya. Dan demi mengentengkan jalannya rencana ini, dilakukanlah propaganda yang kalau dirasa-rasa seperti propaganda Jepang di zaman penjajahan dulu: hal yang dilakukan ini demi kesejahteraan rakyat, yang mana dalam kasus BBM subsidinya akan dialihkan ke kesehatan dan pendidikan. Dan seperti halnya propaganda lain yang sebagian besar tidak bertujuan baik, kenyataan yang terjadi tidaklah seperti janjinya. Bahkan demi mencegah masalah lebih luas, subsidi itu dibagikan langsung ke masyarakat dalam bentuk BLT, bagaikan uang yang ditabur dari langit, tidak tersalurkan dengan baik. Saya jadi ingat perkataan Pak JK yang terhormat bahwa siapa pun yang menghalangi penghapusan subsidi akan menghalangi rakyat kecil mendapat rejekinya. Kalau mau ditilik lagi, maka BLT tidaklah cukup untuk kehidupan sehari-hari, karena efek domino membesarkan segalanya. Malahan akan membuat orang manja dan berharap terus, padahal dana ini tidak akan terus-terusan mengucur. kalau mau mengharapkan dana ini bisa jadi modal untuk usaha bagi yang kurang mampu, coba katakan itu dulu pada orang yang sudah tidak makan layak selama 3 hari! Mana yang mereka lebih pilih untuk didahulukan: Makan atau Berusaha? Logika orang yang kelaparan yang sudah menjadi insting tiap makhluk hidup di dunia ini adalah memilih makan di atas segalannya. Jadi apakah hal yang dikatakan sebagai penyelamat bangsa dari kesulitan karena kenaikan harga BBM dunia ini masih dapat dianggap tepat?
Kembali ke Korea, di sana yang mendapatkan subsidi hanyalah yang memang membutuhkan. Yang mendapat subsidi bukan produsen, tetapi distributor (yang dalam beberapa kondisi bisa menjadi faktor kenaikan harga hingga 50% lebih) dan angkutan umum yang dampaknya sangat terasa di dalam masyarakat. Mungkin bangsa kita tercinta ini dan para pejabat pemerintah kita yang terhormat dapat mempertimbangkan hal ini. Jika dibuat sebuah sistem yang membuat angkutan umum dan angkutan pengangkut barang/logistikdapat memperoleh potongan harga dari tarif normal di setiap SPBU, maka efek domino bisa ditekan hingga minimal. Jika mungkin sistem itu berupa kartu kontrol yang hanya dimiliki oleh angkutan-angkutan berpelat kuning atau truk-truk yang khusus mengantar logistik antarkota atau antarpulau, persis seperti kartu askeskin. Pada tiap akhir bulan, pihak SPBU dapat memberikan data-data berapa banyak SPBU-nya memberikan potongan kepada pemilik pelat kuning atau angkutan logistik ke pemerintah untuk mendapatkan jumlah subsidi untuk mereka sebagai gantinya. Dengan demikian, sistem ini akan lebih bisa berdampak langsung ke seluruh masyarakat, ketimbang BLT atau peningkatan pelayanan yang sampai sekarang belum ada gaungnya itu.
Sebagai mahasiswa, mungkin saya tidak pernah menyuarakan aspirasi saya ke jalanan. Saya pun tidak terlalu menyukai cara demikian yang pada akhirnya tidak menarik simpati masyarakat yang sudah terlalu penat akan keadaan ini dan terpaksa untuk terus berlari dalam hidupnya demi tetap bertahan. Yang saya lakukan hanyalah memberikan tulisan dalam blog ini dan berharap ada pihak yang dapat sepikiran dengan saya dan menanggapi tulisan ini secara nyata, karena saya tidak memiliki kapabilitas untuk itu. Yang saya berikan hanyalah sebuah solusi, yang dapat menyenangkan kedua belah pihak. Sebuah solusi yang bukan mustahil jika ingin dilaksanakan. Ini sebagai tanggung jawab saya juga sebagai mahasiswa yang katanya agen perubahan. Semoga niat ini bisa kesampaian.
Terima kasih!
